oleh

Wow, Kota Palembang Tambah Anggaran Covid Lebih Dua Kali Lipat Menjadi Rp480 M

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Setelah resmi mengusulkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Kota Palembang menambah alokasi anggaran untuk penanganan Coronavirus Covid-19. Angkanya terbilang wow, lebih dua kali lipat dari Rp200 miliar menjadi Rp480 miliar.

Sekretaris Daerah Ratu Dewa di Palembang, Kamis, mengatakan anggaran ditambah dua kali lipat dari semula karena merespons kondisi terkini yang terjadi di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

“Kami melakukan penyisiran hingga penghematan pada pos-pos tertentu untuk mengalokasikan tambahan dana untuk menangani virus corona ini,” kata Ratu Dewa, sebagaimana dilansir Antara.

Penambahan anggaran ini tak lain untuk langkah antisipasi mengingat terjadi tren penambahan kasus setiap hari, yang mana kota ini sudah berstatus zona merah.

Sementara itu, Inspektur Kota Palembang Gusmah Yuzar mengatakan pengalokasian anggaran APBD ini sesuai dengan surat keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan.

Penambahan dana ini diperoleh dari alokasi dana untuk RS Bari dan Dinas Kesehatan sebesar Rp39 miliar. Kemudian penyesuaian APBD untuk pos belanja tidak terduga di BPKAD Palembang sebesar Rp441 miliar.

“Pemkot memiliki tiga prioritas dalam penanganan COVID-19 ini yakni jaring pengamanan kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan penanganan dampak ekonomi,” kata dia.

Prioritas ini sesuai dengan SE Mendagri nomor 440/2622/SJ, instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, dan buku pedoman penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Mendagri.

Sementara itu, masyarakat yang belum mendapat bantuan apapun di Palembang tercatat sekitar 49.669 KK atau dikenal dengan sebutan masyarakat miskin baru. Mereka menerima bantuan sembako Rp179.000 per KK.

Diberitakan sebelumnya, usulan kenaikan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Palembang dan Kota Prabumulih mendapat tanggapan beragam dari warga Sumsel. Tokoh Pers Sumatera Selatan, Ocktaf Riadi, meminta PSBB jangan hanya status, tetapi harus diikuti pemberian Sembako dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kita harap PSBB bukan sekadar status, tetapi benar-benar harus disiapkan dampak dari PSBB, misalnya persiapan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin lama dan miskin baru akibat dampak Covid-19,” kata Ocktaf kepada Berita Rakyat Sumatera.

Menurut Ocktaf, kenaikan status Zona Merah ke PSBB benar-benar harus diperhatikan kesiapan pemberian bantuan untuk warga yang tidak mampu. “Bukan sekadar imbauan Kerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH) tetapi bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan benar-benar harus dipikirkan. WFH itu lebih mudah diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai perusahaan, namun untuk masyarakat umum yang bekerja harian di pasar-pasar atau jalanan akan sulit diterapkan. Kalau pekerja harian lepas juga dipaksa tinggal di rumah tanpa diberi bantuan. Waduh, kito lah miskin dak pacak begerak, beras dak dienjuk, dem-dem,” ujar mantan Ketua PWI Sumsel itu.

Menurut Ocktaf, warga di pasar-pasar dibiarkan bekerja mencari makan, namun harus diperiksa kesehatannya dan wajib mengikuti prosedur penanganan Covid-19 untuk memutus mata rantai. “Siapkan pengecek suhu tubuh, juga sosialisasi agar mereka memakai masker, menjaga jarak aman. Tim yang datang ke pasar-pasar, bukan melarang mereka ke pasar. Saya kira itu penting dilakukan agar penanangan Covid-19 benar-benar terstruktur dan langsung ke masyarakat di lapangan,” kata Ocktaf berapi-api. (ant/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *