Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengikuti Webinar Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 dengan tema mengukur tingkat korupsi Indonesia.

Pada saat ini area survei SPI telah melibatkan 640 Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan hasil survei SPI dengan total responden sebesar 255.010 meliputi Responden Internal sebesar 154.439, Eksternal 62.924 dan responden eksper sebesar 7.647.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengatakan, Dengan di launchingnya hasil SPI 2021 kedepannya dapat mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yaitu Indonesia bebas dari korupsi.

“Transparansi dan keterbukaan harus selalu di gaungkan, agar terhindar dari praktek korupsi di negeri ini, sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi dapat tercapai,”ujar Firli Bahuri.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, melalui perintah Presiden RI Joko Widodo untuk Kabinet Indonesia Maju, ia mengatakan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi tetapi menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, dengan kerja keras, cepat, produktif dan berorientasi dengan hasil yang nyata.

Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri, KPK dan Kementerian Lembagai lainnya selalu memonitoring, 8 area yang rawan terjadinya tindak pidana Korupsi diantaranya, rencana penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, jual beli jabatan, pajak dan retribusi daerah, manajemen aset, tata kelola dana daerah serta hibah dan bansos.

“SPI adalah survei untuk menata dan memonitoring tindakan korupsi di Indonesia, dengan hasil SPI menjadi indikator pembangunan daerah kedepannya, pencegahan dan pembangunan negara tanpa KKN harus melalui perbaikan integritas ,”ujar Tito Karnavian.

Dikesempatan yang sama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan,  KKN adalah bentuk ekstra ordinary crime untuk menghambat pembangunan negeri, karena itu harus ada penindakan dan pencegahan dalam mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia.

Turut Hadir para kepala OPD Dilingkungan Prov. Sumsel. (jek/ril)