oleh

Napi Narkoba, Koruptor, dan Teroris Tidak Dibebaskan

JAKARTA, BeritaRakyatSumatera – Pembebasan 30 ribu Narapidana (Napi) Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah kebijakan pemerintah Indonesia terkait wabah virus Corona Covid-19. Namun demikian, dari puluhan ribu orang yang divonis kejahatan itu, tidak terdapat Napi korupsi, narkoba, teroris, dan kejahatan berat lainnya.
“Tidak ada Narapidana Korupsi, Narkoba, dan  Teroris. Bahkan tidak ada Napi kejahatan berat lainnya. Mereka yang dibebaskan pun harus memiliki syarat tertentu,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD.
Narapidana yang dibebaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly merupakan Narapidana yang sudah menjalani masa tahanan  2/3 dari hukuman, untuk Narapidana anak-anak sudah menjalani separuh (1/2) masa tahanan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Ada rencana Menteri Yasonna Laoly untuk mengusulkan pembebasan yang sama diberlakukan bagi Narapidana Korupsi, namun wacana itu mendapat pertentangan dan protes keras dari kalangan masyarakat sipil. Bahkan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, memastikan Peraturan Pemerintah tersebut tidak akan direvisi. “Tidak ada rencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi,” kata Mahfud. (jun/ray/bbs).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *