Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 akan dikompensasi melalui berbagai program lintas kementerian/lembaga, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

“Yang penting program ini tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9).

Dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat mengalokasikan TKD sebesar Rp650 triliun, lebih rendah dari APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui program lain dengan total anggaran mencapai Rp1.300 triliun.

Kopdeskel Merah Putih sendiri dirancang untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini juga menjadi kompensasi dari berkurangnya dana TKD yang kini lebih banyak disalurkan langsung ke masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp16 triliun untuk mendukung Kopdeskel Merah Putih. Dana tersebut disalurkan melalui perbankan Himbara—BNI, BRI, Mandiri, dan BSI—dengan bunga rendah 6 persen, tenor hingga enam tahun, serta masa tenggang 6–8 bulan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai langkah ini strategis untuk menghidupkan koperasi desa. “Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Koperasi desa mampu mengelola usaha lokal, dan kebijakan ini membuat dana pusat langsung menjangkau masyarakat desa,” ujarnya.

Meski demikian, Yogi menekankan perlunya pengawasan ketat oleh PPATK dan auditor independen, serta regulasi teknis lintas kementerian. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Kopdeskel Merah Putih dan BUMDes agar tidak menimbulkan persaingan di tingkat desa.

“Idealnya, Kopdeskel Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes. Jika keduanya bersaing, bisa memicu konflik di masyarakat,” tegasnya. (mhn/bbs)