Jakarta, Berita Rakyat Sumatera – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun yang berstatus ilegal.

Menurut Presiden, langkah ini penting agar negara tetap mendapatkan pemasukan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Presiden mendadak memanggil sejumlah menteri ke Hambalang untuk membahas beberapa hal, di antaranya hilirisasi dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini menjadi andalan penerimaan negara, dengan kontribusi sekitar 15% dari total penerimaan, terdiri dari PNBP, PPN, dan PPh,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Dalam pertemuan itu, lanjut Bahlil, Presiden menekankan pentingnya penataan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

“Banyak ditemukan aktivitas tambang yang sudah berjalan, tapi izin usaha pertambangan (IUP) belum ada alias ilegal. Ini harus ditertibkan, dan Presiden menegaskan semua harus ditata dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menyatakan siap menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal, termasuk jika ada jenderal TNI-Polri.

Prabowo mengungkapkan, laporan yang diterimanya menunjukkan ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

“Saya beri peringatan, apakah itu orang besar, orang kuat, bahkan jenderal aktif TNI atau Polri maupun purnawirawan, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya. (mhn/bbs)