oleh

BLT Dana Desa Cair Rp3,48 Triliun untuk 5,8 Juta Keluarga

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mencatat penyaluran bansos tunai (Bantuan Langsung Tunai/BLT) dari Dana Desa tahap pertama sudah mencapai Rp3,48 triliun ke 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Juni 2020. Penyaluran mencakup 69.443 desa di seluruh Indonesia.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan penyaluran BLT Dana Desa diberikan ke 1.213.506 keluarga yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Lalu, diberikan kepada masyarakat desa yang masuk dalam kategori penerima berdasarkan hasil musyawarah khusus desa.

“Kemudian juga diberikan ke 247.283 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, seperti dikutip dari Cable News Network Indonesia.

Bila dibandingkan dengan asumsi awal, penyaluran anggaran BLT Dana Desa baru terpakai sekitar 15,66 persen dari total Rp22,22 triliun untuk penyaluran tiga tahap. Dari sisi jumlah penerima tercatat baru mencapai 47,03 persen dari total 12.347.160 keluarga.

Sementara itu, dari jumlah desa penerima sudah mencapai 92,64 persen dari total 74.953 desa yang masuk dalam program BLT Dana Desa. Menurut dia, ada beberapa hal yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa.

Misalnya, dari hasil sidak penyaluran di desa yang berlokasi di daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang di Provinsi Banten, ditemukan bahwa hasil sinkronisasi data penerima di tingkat desa belum turun dari pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian, Dana Desa baru masuk ke RKDes karena keterlambatan terbitnya peraturan bupati (perbup) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa. Begitu pula dengan beleid berbentuk surat kuasa bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes.

“Ada juga masalah bansos provinsi maupun kabupaten yang belum turun dengan janji Rp600 ribu per bulan. Sementara, pemprov atau pemkabnya meminta BLT Dana Desa disalurkan setelah bansos dari mereka dulu,” jelasnya.

Masalah lain, sambung Abdul, karena terkendala akses komunikasi dan transportasi. Hal ini terjadi di penyaluran BLT Dana Desa di kawasan Indonesia timur, seperti Papua dan Papua Barat.

“Untuk meminta informasi saja, kami kadang baru bisa dapat tiga hari kemudian. Belum lagi, masalah transportasi untuk bawa dana dari kabupaten ke desa,” terang dia.

Menurut data Kemendes, setidaknya 153 kabupaten/kota sudah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertama. Lalu, yang sudah mencapai 75 persen sampai 99 persen sekitar 144 kabupaten/kota.

Kemudian, 45 kabupaten/kota mencapai 50 persen sampai 74 persen dan 69 kabupaten/kota mencapai 1 persen sampai 49 persen. Ssianya, 23 kabupaten/kota masih 0 persen. (jekk/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *