oleh

Proyek di Dinas Pendidikan Diduga Syarat Dengan Nepotisme

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Pelaksanaan Penunjukan langsung Proyek di Dinas Pendidikan kabupaten OKU Timur pada tahun angaran APBD 2020 di Duga syarat dengan Praktik Nepostisme.

Dugaan Praktik nepostisme ini di kabarkan kepada wartawan berita rakyat sumatera, dengan penjelasan melibatkan pejabat penting di lingkungan dinas Pendidikan oku timur.

Dari informasi yang di dapatkan, Pejabat Penting di dinas pendidikan berinisial DP, di duga berperan  membagikan Proyek Penunjukan langsung kepada sejumlah keluarganya.

Dari Informasih itu tercantum sejumlah nama dengan inisial Di, Ta, Hi, Ln.

Dan Nama nama Yang tersebut diatas merupakan saudara dekat dengan Pejabat Penting di dinas Pendidikan berinisial DP, adapun status hubungan nya yaitu, Adik, kakak, ipar, dan sepupu.

Adapun sejumlah Proyek yang di duga di berikan kepada keluarga nya yaitu,

1. SD Negeri Desa Trikarya.

2. SMP Negeri Desa Trikarya.

3. SD di kecamatan Belitang Jaya.

4. Pagar SD Bantan.

5. Bangunan Ruang Kelas dan Pagar SMP di Bantan Pelita.

6. Bangun Perpustakaan SMP negeri  3 Kota Baru Martapura.

Terkait Informasi Dugaan Nepostime tersebut wartawan berusaha mengkonfirmasi dengan Pejabat Penting di Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur.

D P ketika di hubungi melalui Pesan Aplikasi Whatsapp, Pada jam 14.00 hari ini 13/06/2020, Terlihat dari Histori Dibaca dan Di Lihat namun Tidak ada jawaban sampai berita ini di turunkan.

Di tempat terpisah Mahen Sekretaris Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat, yang beberapa waktu lalu Melakukan Demo di Halaman Kejati Sumatera Selatan.

Ketika di minta Pendapat nya terkait adanya dugaan Nepotisme yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur, Mahen menyesalkan kalau itu memang benar benar ada dan terjadi di sana.

“Semangat Reformasih harus di junjung tinggi, Katakan Tidak untuk KKN, Selain itu, kalau memang benar Nepostime telah di lakukan di Dinas Pendidikan di kabupaten OKU Timur tentunya menyalahi Peraturan Presiden no 16 tahun 2018.” ujar mahen.

Mahen melanjutkan Nepostime juga merupakan pelangaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepostisme.

Oleh karna nya apabila dugaan Nepostime benar terjadi di kabupaten OKU Timur aparat penegak Hukum, Jaksa atau pun Polisi di minta untuk berperan Aktif agar tidak Timbul Kerugian Pada Negara. (edd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *