oleh

PSBB, Warga Palembang: Kami Lebih Khawatir Mati Kelaparan

Palembang, Berita Rakyat Sumatera – Rencana penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang mendapat tanggapan beragam dari warga kota Pempek. Walau ada yang setuju, namun banyak juga warga yang khawatir.

Dibincangi Berita Rakyat Sumatera, sejumlah warga mengaku, bila diberlakukan PSBB di Kota Palembang mereka bukan hanya takut mati karena Corona tapi lebih takut lagi mati karena kelaparan.

Pengakuan itu seperti diutarakan oleh Dodi, warga Way Hitam, Palembang. Menurutnya, untuk mencari makan saja sudah sulit di tengah wabah penyebaran Coronavirus Covid-19 ini, apalagi bila diberlakukan PSBB. “Ya ampun, bagaimana mau PSBB. Sekarang saja kita sudah sulit bergerak, sulit mencari makan, apalagi diberlakukan PSBB. Pacak bae kito bukan mati karena Corona, tapi lah duluan mati karena kelaparan,” ujarnya sambil menepuk kening.

Selain itu, kata Dodi, jangankan sebelum resmi ditetapkan PSBB, sekarang saja masih status Zona Merah, kondisi sudah berat. “Katonyo nak dienjuk beras, minyak goreng, atau apo istilahnyo, Sembako. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP lah didata dan diambek oleh Ketuo RT, tapi bantuan belum metu (belum dapat), makmano gek kalau lah PSBB, dak keruan lagi lah..?,” ujar Dodi lantas menarik nafas.

Senada disampaikan Edgar, warga Talang Aman, Palembang, mempertanyakan rencana PSBB yang akan diberlakukan di Kota Palembang. “Jangankan nak PSBB, sekarang bae masker dak katek, apolagi Sembako. Baco di online Berita Rakyat Sumatera, katonyo bakal ado 38.000 Sembako untuk Kota Palembang, tapi dak tau caro dapatkannyo. Malahan, nak dapatkan Sembako itu harus terpapar Covid dulu, nak mati nian kito nih,” ujar Edgar, dengan suara gigi ‘gemeratak’.

Berbeda disampaikan Maryani, warga Ilir Timur II Palembang. Menurutnya, pemberlakuan PSBB di Kota Palembang bagus-bagus saja, terlebih Palembang sudah ditetapkan zona merah. “Bagus bae PSBB, supayo memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Palembang. Namun Pemerintah Kota Palembang jugo hendaknyo dapat membantu warga yang membutuhkan akibat wabah ini,” kata Maryani penuh harap.

Kondisi masyarakat Kota Palembang yang sedang membutuhkan bantuan juga diteriakkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi persoalan dagangan mereka tak laku. Akibat wabah Coronavirus Covid-19, dagangan tak laku, pembeli berkurang bahkan nyaris tidak ada.

“Kami sangat merasakan dampak wabah Covid-19 ini. Kami sulit memenuhi kebutuhan keluarga karena dagangan tidak laku, tidak ada yang datang untuk membeli. Pemerintah Kota Palembang tolonglah kami ini. Jangankan Sembako, masker pun kami belum dapat,” ujar Darwiss, salah seorang PKL dengan suara terbata-bata.

Keluh kesah yang sama disampaikan Irma (35), PKL di Kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Kondisi akibat wabah Coronavirus Covid-19 ini membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup, terlebih karena dagangannya hampir tak terjual akibat sepi pembeli.

“Setiap hari kami menggelar dagangan di Pasar ini. Tapi, tidak setiap hari kami membawa uang pulang. Kami bingung mau minta bantuan kemana lagi mengatasi kondisi krisis ini,” ujarnya dengan mata tertunduk.

Sebelumnya beredar video Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan 38.000 Sembako yang akan dibagikan kepada warga Kota Pelambang. “Bantuan ini akan kita serahkan ke seluruh warga melalui Lurah, kemudian disalurkan melalui Ketua RT. Paket Sembako ini gratis, jumlahnya 38.000 paket,” kata Fitri.

Hanya saja, paket Sembako yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sembarang warga dapat menikmatinya. “Paket Sembako itu gratis dari Pemerintah Kota Palembang, yaitu untuk warga Kota Palembang yang terpapar Covid-19, terutama diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan PKH dan bantuan non tunai,” kata Fitri menegaskan.

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, hingga berita ini diturunkan belum membalas konfirmasi yang diminta Berita Rakyat Sumatera.

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati sebelumnya mengatakan, pemberlakukan PSBB di daerah boleh-boleh saja, sepanjang semua kesiapan sudah betul-betul  dimatangkan. “Bila sudah dikaji dengan benar dan matang, saya kira bagus saja diberlakukan PSBB. Tapi ada syaratnya, kesiapan pangan untuk warga yang membutuhkan harus sudah dihitung, kesiapan aparat juga harus matang. Jadi benar-benar harus dipersiapkan secara matang,” kata Anita.(asm/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *