oleh

THR PNS Disalurkan Besok

Palembang, BeritaRakyatSumatera – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Nasional direncanakan akan dicairkan besok, Jumat (15/5). Total THR yang akan dicairkan berjumlah Rp29,38 triliun.

Rinciannya, THR untuk pegawai negeri sipil pusat, militer, dan Kepolisian Nasional berjumlah Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan berjumlah Rp8,7 triliun, dan PNS daerah sebesar Rp13,89 triliun.

“Eksekusi THR diharapkan serentak paling lambat pada hari Jumat tanggal 15,” Menteri Keuangan Sri Mulyani dilansir Cable News Network Indonesia.

Tahun ini, pemerintah hanya memberikan THR kepada pejabat eselon 3 ke bawah. Itu berarti, eselon I, 2, dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR pada tahun 2020. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kepala daerah tidak akan mendapatkan THR Idul Fitri 2020 ini.

Anggaran THR untuk eselon 1 dan 2 dan pejabat negara akan dialihkan untuk menangani virus korona (covid-19).

Bendahara negara juga telah mengeluarkan aturan teknis untuk mencairkan TTHR. Peraturan ini mengatur prosedur untuk mengajukan hingga pencairan THR PNS, TNI, dan Polri tahun ini. Persyaratan ini mencakup penerbitan Perintah Pembayaran (SPM) dari pejabat unit kerja (satker) ke Kantor Layanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dijelaskan jika SPM terdiri dari gaji SPM THR untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pekerjaan atau tunjangan umum. Kemudian, Lembaga Non-Struktural THM SPM (LNS) untuk pembayaran pendapatan THR karyawan Non-PNS di LNS dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan SPR THM PNS dari karyawan lain.

“Pembayaran THR dilakukan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penandatangan SPM ke akun penerima. Pejabat penandatangan SPM menyerahkan SPM langsung THR ke KPPN,” tulis Ani dalam peraturan tersebut.

Aturan teknis berasal dari Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencairan THR. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Ketentuan THR Untuk Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Pensiun.

Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Jokowi pada 9 Mei, jumlah THR untuk karyawan non-PNS di lembaga non-struktural dan lembaga pemerintah adalah Rp5.352 juta.

Berikut adalah 13 instansi yang melayani negara penerima THR:

  1. Pegawai Negeri Sipil.
  2. Tentara.
  3. Anggota Kepolisian Nasional.
  4. Pegawai negeri sipil, prajurit, anggota Kepolisian Republik Indonesia ditempatkan atau ditugaskan ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  5. Pegawai negeri, prajurit, anggota Kepolisian Nasional yang ditugaskan di luar lembaga asing yang gajinya dibayar oleh agen induk.
  6. Pegawai Negeri Sipil, Tentara, anggota Polri menerima uang tunggu.
  7. Penerima gaji pegawai negeri sipil, Prajurit, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah gugur.
  8. Pegawai Negeri Sipil, Tentara, anggota Polisi dinyatakan hilang.
  9. Hakim dalam posisi junior yunior junior turun atau pangkat kolonel turun di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
  10. Penerima atau manfaat pensiun.
  11. Karyawan non-PNS, di LNS, LPP, atau BLU.
  12. Karyawan lain yang ditunjuk oleh petugas pengembangan staf atau pejabat dengan wewenang sesuai dengan Undang-Undang.
  13. Calon pegawai negeri sipil. (ojan/jeki/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *