oleh

Wako Bakal Ajukan PSPB, Bantuan Sembako untuk Warga Terpapar

Ketua DPRD Sumsel: Pertimbangkan Semua Aspek

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Untuk menyetop merebaknya penyebaran Coronavirus Covid-19 di Kota Palembang, Walikota Palembang Harnojoyo rencananya bakal mengusulkan kepada Menteri Kesehatan RI untuk menetapkan Palembang menjadi kota berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB).

Kepastian apakah akan diusulkan PSPB atau tidak? Rencananya besok akan dilakukan rapat tim yang dipimpin lansung oleh Wako Palembang, Harnojoyo. “Belum PSPB, besok (Hari ini, Selasa,  21/4/2020) baru dirapatkan bersama Forkopinda Palembang (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, red),” kata Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, dikonfirmasi Berita Rakyat Sumatera, Senin sore (20/4/2020).

Usulan tersebut apakah akan resmi diajukan atau belum, sangat tergantung pada hasil rapat. Terlebih, Kota Palembang sudah menjadi zona merah penyebaran Coronavirus Covid-19. Hanya saja, usulan PSPB itu dianggap penting karena dinilai memenuhi syarat PSPB sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kabar beredar bahkan dimuat pada sebuah situs online, diberitakan bahwa surat usulan PSBB oleh Walikota Palembang tersebut dikirim kepada Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto melalui Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Senin (20/4/2020).

”Kita sudah usulkan secara resmi kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Sumatera Selatan, untuk menetapkan Kota Palembang berstatus PSPB. Nanti pemerintah pusat yang menilai apakah bisa diberlakukan PSPB atau tidak,” kata Harnojoyo, sebagaimana dilansir sebuah situs online, Senin (20/4/2020).

Terlepas apakah akan diusulkan atau belum, kata Harnojoyo, terkait usulan PSPB kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan persyaratan PSPB. Bahkan, selaku kepala daerah di kota Pempek dirinya sudah menginstruksikan kepada jajaran untuk menyampaikan kepada masyarakat luas di Kota Palembang agar mengikuti protokol kesehatan yang diimbau pemerintah.

“Dengan PSPB kita harap masyarakat lebih tertib. Namun sekarang walaupun belum ditetapkan PSPB, kita minta semua pihak mengikuti imbauan pemerintah agar kita terhindar penyebaran Covid-19,” kata Harnojoyo.

Sebelumnya beredar video Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan memberikan bantuan Sembako gratis kepada masyarakat yang terpapar virus Covid-19, tetapi bukan penerima PKH dan bantuan sosial. “Sampai dengan saat ini saya belum pernah mendengar ada subsidi Sembako dari Pemerintah Kota Palembang. Jadi bukan subsidi. Yang benar, sebentar lagi akan ada Sembako gratis untuk seluruh masyarakat yang terpapar Covid-19, terutama untak masyarakat yang tidak menerima PKH dan bantuan sosial,” kata Fitri.

Wawako melanjutkan, pemberian Sembako itu untuk warga yang terpapar virus Covid-19. “Bantuan itu nilainya sekitar Rp168 ribu, terdiri dari beras 10 kg, minyak sayur 2 kg, gula 2 kg, dan gandum (terigu) Rp2 kg. Jumlah Sembako yang disiapkan 38.000 sembako untuk 38.000 KK di Kota Palembanng, akan disalurkan melalui kelurahan hingga ke RT,” beber Fitri.

Menanggapi rencana pemberian Sembako dan PSBB ini, salah seorang Ketua RT di Kota Palembang yang mewanti-wanti namanya tidak diberitakan, mengatakan dirinya sudah didatangi beberapa warga yang menanyakan rencana pembagian sembako tersebut. “Iya sudah banyak yang datang ke rumah dan bertanya. Sampai saat ini saya belum bisa jawab. Soal jumlah sembako, kalau 38.000 untuk 38.000 KK, di Palembang ada 5.000 RT, berarti dalam satu RT hanya ada berapa paket saja, bagaimana itu mengaturnya ya? Padahal dana penanganan bencana Covid ini sangat besar?,” kata ketua RT itu dengan nada bertanya.

Menurut dia, jika Palembang diberlakukan PSPB, dampaknya akan lebih besar. “Dampak dari Corona dan zona merah saja sudah menyulitkan rakyat, apalagi bila diberlakukan PSPB. Kita tidak tahu bagaimana setelah ditetapkan status PSPB nanti,” ujar sumber tadi mengaku khawatir.

Dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Sumatera Selatan, RA Anita Noeringhati, menghimbau Pemerintah Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumsel harus mematangkan persiapan usulan PSPB. “Bahwa penetapan PSPB sampai sekarang memang seharusnya sudah dilakukan, mengingat transmisi lokal sudah sangat meningkat. Namun demikian, penetapan PSPB itu kesiapan pemerintah untuk mengambil alih memberikan bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Anita.

Siapa saja yang penting diberikan bahan makanan atau Sembako itu? “Iya yang harus dipikirkan mereka yang kerja hari ini untuk makan hari ini. Bagaimana makan mereka bisa ditanggunng. Sebab, dengan status PSPB, mereka tidak bisa kerja untuk mencari nafkah. Apakah Sembako sudah disiapkan tiga bulan ke depan. PSPB itu menyangkut banyak aspek, keamanan juga harus dipertimbangkan. Jadi, semua pihak harus dipikirkan, termasuk masyarakatnya sudah siap belum untuk didisiplinkan untuk di rumah saja. Kita ketahui, sampai sekarang saja di pasar masih ramai. Jadi semua hal harus diperhatikan sebelum diputuskan,” tutup Anita Noeringhati.

Sementara itu, warga Palembang yang juga advokat Febuar Rahman SH mengatakan, warga yang diberi bantuan Sembako jangan hanya masyarakat yang terpapar Coronavirus Covid-19, karena secara ekonomi banyak masyarakat yang “terdampar” akibat merebaknya virus Corona ini. “Kalau tidak dipikirkan matang-matang, tidak sepakat PSPB. Tapi kalau pun harus PSPB, harus dipikirkan semua aspek. Bantuan pun harus lebih banyak diberikan, bukan hanya yang terpapar. Sebab, akibat Corona ini makin banyak warga yang membutuhkan bantuan,” kata Febuar lugas.(asm/ojan/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *