oleh

DPRD Kota Prabumulih Desak Eksekutif Untuk Alihkan Dana Infrastruktur ke Penanganan dan Dampak Covid-19

//Ahmad Paloh: Bila Telat Kirim Ulang Realokasi Anggaran Covid-19, DAU Dipotong 35 Persen

PRABUMULIH, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Pusat mendeadline Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk menyesuaikan anggaran penanangan Coronavirus Covid-19. DPRD Kota Prabumulih mengultimatum Pemkot agar tak telat melakukan recofusing realokasi anggaran APBD Kota Prabumulih tahun 2020 yang telah dikembalikan oleh Menteri Keuangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Paloh, menegaskan bahwa Legislatif telah memanggil Eksekutif, terutama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk segera melakukan kajian dan mengirim ulang perbaikan anggaran yang sudah dilakukan refocusing untuk penanangan Coronavirus Covid-19 di Kota Prabumulih.

“Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Prabumulih ditunda hingga pelaporan pengalihan dana Covid-19 sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) dua menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuannya, 50 persen Belanja Modal dan 35 persen Belanja Barang dan Jasa,” kata Paloh kepada Berita Rakyat Sumatera.

Sebenarnya, Pemkot Prabumulih sudah melaporkan pergeseran anggaran untuk penanangan Covid-19, namun karena tidak sesuai dengan aturan SKB dua menteri, maka berkas Kota Prabumulih dikembalikan lagi ke Pemkot Prabumulih. “Waktu itu sudah lapor, tapi tidak sesuai dengan SKB dua menteri, minimal 50 persen belanja modal dan 35 persen belanja barang dan jasa. Sehingga dikembalikan lagi oleh Kemenkeu untuk diperbaiki,” kata Paloh.

Terkait hal itu, Paloh mengingatkan agar Pemkot Prabumulih tidak telat mengirimkan berkas perbaikan kepada Menteri Keuangan. “Kalau telat sampai batas waktu yang telah ditentukan masih tidak dikirim berkas perbaikannya, maka DAU Kota Prabumulih akan dipotong 35 persen oleh Pemerintah Pusat,” kata Paloh menegaskan.

Bagaimana langkahnya? “Kami sudah mendesak Pemkot untuk mengalihkan dulu anggaran infrastruktur untuk penanangan Covid-19. Apalagi Covid-19 ini masih mewabah. Pengalihan anggaran harus cepat dan sesuai dengan aturan SKB dua menteri. Jangan sampai telat, sebab bisa berdampak pada pemotongan anggaran DAU kita hingga 35 persen, waduh jangan sampai itu terjadi,” kata Paloh mengultimatum. (eddy/asm/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *