oleh

Ketua KPK Ancam Hukuman Mati

JAKARTA, BeritaRakyatSumatera – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, menyatakan akan menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana non alam, wabah Corona Covid-19. Dia juga meminta pejabat untuk tidak mengkorupsi dana ratusan miliar rupiah di tingkat pusat, hingga daerah.

“Ingat..! ancaman hukuman mati bagi koruptor anggaran bencana dan darurat bencana,” kata Firli dikonfirmasi wartawan di Jakarta, akhir Maret dan awal April 2020.

Dana untuk penanggulangan Corona dari Pemerintah Pusat sebesar Rp405 triliun. Setiap Pemeritah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia juga mengganggarkan dana puluhan hingga ratusan miliar. “Kita sedang melawan Covid-19, tapi jangan sampai ada yang melakukan korupsi terhadap dana bencana dan anggaran darurat bencana,” tegas jenderal polisi asal Sumatera Selatan itu.

Anggaran dana sebesar Rp405,1 triliun merupakan alokasi APBN. Menurut Presiden RI Joko Widodo, dana itu untuk menanggulangi mewabahnya virus Corona.

Dilansir CNN Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah mengambil langkah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melawan corona.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan virus corona sebagai bencana non-alam dan bencana skala nasional. Maka anggaran penanganan tersebut menjadikan prasyarat hukuman mati bagi oknum yang korupsi pada dana tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sedangkan, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

UU ini menjelaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tipikor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Lebih lanjut, Pasal 4 aturan itu menjelaskan: “Dalam hal pelaku Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

Terkait ancaman hukuman mati yang disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri tersebut, salah seorang Pengamat Korupsi asal Medan, Jon Manurung mengatakan, untuk mencegah terjadinya korupsi pada anggaran bencana non-alam dan pengadaan darurat bencana, diperlukan Gugus Tugas dalam pengawasan. Gugus Tugas bersama antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Kami mengapresiasi pernyataan ketua KPK yang menyampaikan bahwa koruptor anggaran bencana dapat dihukum mati. Kami usulkan dibentuk Gugus Tugas dalam hal pengawasan. Gugus Tugas itu untuk memantau dan mengingatkan agar tidak terjadi korupsi dana bencana non alam ini. “Jangan sampai ada pejabat yang terjebak korupsi. Sebab, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan miliaran rupiah,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Manurung, ternyata masih ada yang melakukan korupsi dana bencana setelah diingatkan, maka kami meminta hakim untuk memutus hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. “Kami mendukung pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk menganggarkan dana bencana non alam dan darurat bencana ini, namun kami mengingatkan jangan sampai ada pejabat yang terjebak pada tindak pidana korupsi, karena itu ancaman hukumannya sangat berat bahkan bisa diancam hukuman mati dan atau penjara seumur hidup,” tegasnya.(int/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *