oleh

PPNI Pusat Siapkan Advokasi Perawat MURATARA yang Dimutasi Diduga karena Demo APD

//Ketua Umum Harif Fadhillah: PPNI Akan Surati Presiden Jokowi dan Gubernur Sumsel Herman Deru

MURATARA, Berita Rakyat Sumatera – Kisruh mutasi dua perawat di RSUD Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, mendapat reaksi keras dari Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Dalam waktu dekat, PPNI akan melakukan advokasi terhadap kedua perawat tersebut terkait dengan mutasi mendadak diduga akibat penyampaian aspirasi permintaan Alat Pelindung Diri (APD) penanganan pasien Covid-19.

Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI, Harif Fadhillah, mengatakan pihaknya akan menurunkan tim dan melakukan koordinasi untuk mencermati kasus yang menimpa perawat yang juga Kepala Ruangan di RSUD Rupit, Muratara. “Prinsipnya, kita akan lakukan advokasi. Bila ada perjuangan perawat, apalagi meminta dilengkapi APD terkait penanganan pasien Covid-19, pasti akan kita advokasi,” kata Harif kepada Berita Rakyat Sumatera, Selasa malam (5/5/2020).

Penegasan Harif tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, seluruh dunia, Amnesty Internasional, dan bahkan lima organisasi pofesi bidang kesehatan sepakat untuk memperjuangkan APD dan perlengkapan bagi perawat dalam menangani pasien Coronavirus Covid-19 di seluruh Indonesia. “Seluruh dunia sedang konsentrasi mengenai hal ini. Kebutuhan APD bagi perawat dan petugas medis adalah hal pokok. Wajib bagi rumah sakit dan Pemerintah Daerah menyediakan alat-alat dan APD dalam penanganan wabah Covid-19,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Harif, Pengurus Pusat segera berkoordinasi dengan pengurus daerah PPNI di Sumatera Selatan dan Kabupaten Muratara. “Setelah mendapatkan kesimpulan, kami akan kirimkan surat ke Presiden, juga kepada Gubernur Sumsel dan pihak-pihak terkait. Sebab, semua kepentingan perawat dan perjuangan perawat wajib kita advokasi, jangan sampai mereka berjuang untuk penanganan Wabah Covid-19, tapi malah mereka yang dikorbankan. Semoga itu tidak terjadi. Pokoknya, segera akan kami tindaklanjuti,” beber Harif.

Diberitakan sebelumnya, aksi demo di halaman RSUD pelat merah di Kabupaten Muratara itu dilakukan tanggal 28 April 2020, kemudian pada tanggal 30 April keduanya langsung dimutasi dengan tanda tangan Bupati Muratara.

Jagat dunia maya pun sahut-sahutan berkomentar terkait pemindahan dua pejabat penting di RSUD Rupit, atas nama Fitri Sulviana dan Kurniati. Seperti beredar di media sosial dan media mainstream, dikabarkan bahwa Fitri menjabat Kepala Ruangan (Karu) Penyakit Dalam (PDL) dan Kurniati menjabat Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kini, keduanya dipindahkan terkesan mendadak ke Puskesmas yang dianggap jauh lokasinya dari ibukota Kabupaten Muratara, dibandingkan dengan tempat kedua pegawai itu di RSUD Rupit–Rupit, ibukota Muratara–, apalagi keduanya sebagai Karu (Kepala Ruangan) di rumah sakit pelat merah tersebut.

Kisahnya, ketika aksi bersama sekitar 251 pegawai RSUD ke kantor wakil rakyat di DPRD Muratara, Kurniati dan Fitri dianggap sebagai juru bicara, selain masih ada juru bicara lainnya. Mereka menyampaikan aspirasi agar disediakan APD bagi tenaga medis di RSUD Rupit. Sebab, mereka khawatir tertular Coronavirus Covid-19 bila sedang menangani pasien yang disinyalir sebagai pasien Covid, sebagaimana telah banyak memakan korban terjadi di berbagai daerah ketika wabah ini melanda. Kabarnya, kedatangan mereka ke DPRD, karena tidak diterima oleh pejabat lebih tinggi lagi di RSUD atau pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara ketika sebelumnya mereka menyampaikan aspirasi, mengingat RSUD Rupit merupakan rumah sakit milik Pemkab Muratara.

Namun, ibarat pepatah “Untung tak dapat diraih, Malang tak dapat ditolak.” Mereka bukannya mendapatkan APD dan 18 poin tuntutannya, malah keduanya langsung dimutasi dalam waktu hanya dua hari pasca aksi demo ke DPRD. Ini ditengarai sebagai mutasi tercepat tahun 2020 ini, terlebih di tengah badai wabah Covid-19. Kedua pegawai RSUD yang merupakan Kepala Ruangan itu dimutasi oleh Bupati Syarif Hidayat, dengan nomor surat: 32/KPTS/BKPSDM/MRU/2020 dan No.34/KPTS/BKPSDM/MRU/2020, tertanggal 30 April 2020, persis dua hari setelah aksi demo tanggal 28 April 2020.

Dalam surat mutasi yang beredar, selain ditujukan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, juga ditembuskan kepada Kepala Regional VII BKN di Palembang. Berbagai isu mencuat ke permukaan atas mutasi ini, apalagi Muratara tengah menghadapi Pilkada Serentak 2020, yang kini diundur karena pandemi Covid-19. Di berbagai media mainstream dan media sosial, Bupati Muratara Syarif Hidayat kabarnya akan maju kembali sebagai Petahana. Namun rumor bahwa mutasi itu sebagai akibat aksi demo ratusan pegawai RSUD, yang mereka berdua (Kurniati dan Fitri) termasuk “pentolan” di dalamnya, dibantah keras oleh pihak Pemerintah Kabupaten Muratara.

“Ini mutasi biasa. Tidak ada kaitan dengan (aksi demo) itu. Tetapi mereka dibutuhkan di (Puskesmas) Muara Kulam. Mutasi ini kebutuhan organisasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Muratara, Alwi Roham, sebagaimana dilansir sejumlah media online.

Dikonfirmasi kepada Kepala BKDSDM Kabupaten Muratara, Sudartoni, terkait pemberitaan ini, beberapa kali dihubungi hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberi komentar.

Walaupun disebut sebagai mutasi biasa, bukan akibat dari aksi demo mereka bersama ratusan pegawai RSUD Muratara, namun mutasi mendadak itu disayangkan oleh sejumlah anggota DPRD Muratara dan jagat dunia maya. Misalnya, disampaikan oleh Ahmad Yudi, sebagaimana dilansir media online.

“Apa yang mereka tuntut saya kira masih wajar. Mestinya, Pemerintah Kabupaten Muratara menganggap itu sebagai kritik dan aspirasi agar diadakan APD dan kebutuhan lain untuk tenaga medis. Apalagi mereka yang akan berhadapan dengan pasien Covid-19. Saya kira BKPSDM Pemkab Muratara perlu meninjau ulang keputusannya,” kata Ahmad Yudi.

Kicauan berupa dukungan, protes, kritik, masukan pro dan kontra diramaikan oleh peselancar dunia maya, terutama di grup Medsos Muratara, sebagaimana screenshot sejumlah komentar akun tersebut. Pro-kontra terhadap putusan mutasi oleh Bupati seperti disampaikan akun Ed Sukmto:”Bagus Pak Bupati, singkirkan provoktor jauh-jauh.” Postingan komentar akun ini dibalas langsung oleh akun lainnya, seperti disampaikan Rajib:”Tidak ada provoktor di RSUD Rupit, emang perlengkapan di RSUD Rupit tidak memadai. Mana dana APBD, bukannya untuk bangun daerah. Malu rumah sakit Kabupaten tapi peralatan medis tidak memadai.” Berbagai akun dan grup Mensos membahas ini, bahkan di media mainstream juga ramai diberitakan.

Terlepas pro dan kontra, namun tuntutan pegawai RSUD Rupit itu dinilai oleh sebagian orang sudah sesuai dengan standar penanganan kesehatan, terlebih saat ini tengah wabah Coronavirus Covid-19. Selain sudah ada arahan dari Presiden RI Joko Widodo, peraturan lain mengikat dunia kesehatan, yaitu UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan, UU No.36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, dan Permenkes No.26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.

Selain itu, terkait mutasi pegawai di masa wabah Covid-19, negara tegas mengatur tidak diperbolehkan dilakukan mutasi selama penanganan wabah Covid-19 masih berlangsung. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN), Agus Sutiadi, sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2020, melalui suratnya yang dikirim ke Pejabat Pembina Kepegawaian, Cc. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) se-wilayah kerja kantor Regional VII BKN, termasuk Bupati/Walikota, Cc. Kepala BKSDM se-Sumatera Selatan.

“Sehubungan semakin meningkatnya kejadian kasus Covid-19 di Indonesia, agar semua proses mutasi ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat ditangguhkan terlebih dahulu, karena diperlukan kesiagaan dari semua jajaran termasuk sektor kesehatan,” kata Kepala Regional VII BKN, Agus Sutiadi, dalam surat resminya yang juga beredar di Medsos.

Sementara itu, beritarakyatsumatera.com sebelumnya menurunkan berita dengan judul FANTASTIS, MURATARA TENDERKAN 18 PAKET PROYEK SEBESAR 45 MILIAR, dan Sub judul //Presiden Joko Widodo: Pembangunan Harus Betul-betul Perhatikan Wabah Covid.

Dari berita tersebut yang bersumber data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) Kabupaten Muratara tidak ditemukan Proyek untuk Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Hampir semua Proyek hanya membangun Infrastruktur, Jalan, Jembatan, dan Pengembangan IGD RSUD.

Terkait aksi Dugaan Kesewenang-wenangan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Muratara, Tokoh Pemuda Sumatera Selatan berkomentar.

Jeki Firli, Ketua Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia, menyesalkan kalau pemindahan ini imbas dari aksi unjuk rasa petugas medis yang menuntut disediakannya  Alat Pelindung Diri yang layak .

“Seharusnya Pemerintah Daerah Muratara, memenuhi tuntutan Petugas Medis, yang meminta mereka hanya Alat Pelindung Diri, Sangat jelas Tujuan nya agar Petugas medis Aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas Sebagai Garda Terdepan Penanganan covid 19,” Ujar Jeki.

“Pembangunan Infrastruktur itu baik, namun alangkah baiknya jika sementara ini dialihkan dulu untuk membeli APD. Toh, keduanya juga untuk Kepentingan Rakyat,” lanjut Jeki.

Jeki firli menambahkan, saat ini Menteri Keuangan Sri mulyani dan Mendagri Tito Karnavian bekerja sama dalam mengawasi daerah mana saja yang tidak menyediakan (mengalihkan) Dana APBD-nya untuk dipergunakan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19, juga dampak Covid-19.(ras/asm/ijk/bbs).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *