//Eddy: Alihkan Semua Proyek Infrastruktur untuk Penanganan Dampak Covid-19

// Ocktaf Riady: Tinggal Menunggu Kematian Menjemput

// Tiga Wartawan Senior Kritik Penanganan Antisipasi Covid di Kota Palembang

//Jeki Permusi: Saya Geruduk Bila Tak Segera Siapkan Karantina Khusus

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Belum adanya tempat Karantina Khusus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Kritik pedas tersebut lantaran Kota Palembang sudah ditetapkan Zona Merah dan diusulkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), karena pasien terbanyak di Sumatera Selatan. Dengan belum adanya tempat Karantina Khusus, semakin terkesan Pemerintah Kota Palembang belum serius menangani penghentian penyebaran Coronavirus Covid-19 di Kota Palembang.

Kritik pedas dan tajam disampaikan secara serius oleh tiga wartawan senior di Sumatera Selatan. Mereka adalah Sihat Judin (Pimpinan Kabar Rakyat), Eddy Rianto (Direktur The Indonesia Post/Berita Rakyat Sumatera), dan Ocktaf Riady (Ketua Advokasi/Pembelaan Wartawan PWI Pusat/mantan Ketua PWI Sumatera Selatan).

Wartawan senior Sumatera Selatan, Sihat Judin, menyampaikan kritik kerasnya ditujukan kepada Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Wakil Walikota Fitrianti Agustinda, dan pejabat di Pemkot Palembang, yang dinilai lebih sibuk mengusulkan PSBB dibanding menyiapkan tempat Karantina Khusus.

“Berhentilah pencitraan, sibuk keliling-keliling di Kota Palembang, malah usulkan PSBB. Sebaiknya buat dulu tempat Karantina Khusus. Kalau PSBB diusulkan tanpa adanya tempat Karantina Khusus dan tanpa diimbangi pemberian Sembako, itu seakan kita siap-siap bikin kuburan massal. Orang keburu mati karena PSBB, bila tidak diimbangi dengan pemberian bantuan Sembako,” kata Sihat berapi-api.

Sihat Judin mencontohkan, di Kota Bengkulu, orang diberi Sembako berupa beras dan mie tanpa harus kena Covid terlebih dahulu. “Masak yang diberi bantuan harus kena Covid dulu. Hampir semua warga terdampak Covid ini. Orang sulit untuk bekerja, terutama pekerja harian lepas. Kalau katanya disiapkan Sembako untuk semua, mana? Gak ada tuh. Warga yang kurang mampu di dekat rumah saya banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Artinya, janganlah sibuk pencitraan dan mau PSBB, kalau tidak diimbangi dengan pemberian bantuan kepada rakyat miskin,” kata pria yang juga pimpinan Kabar Rakyat itu.

Soal imbauan agar warga tetap di rumah, melakukan Physical Distancing, cuci tangan, hand sanitizer, dan mengikuti standar penanganan Covid, Sihat yakin semua warga ingin melakukan hal itu. “Semua imbauan yang baik, saya yakin akan diikuti oleh warga. Tapi, harus diimbangi dengan pemberian bantuan dong. Jangan sibuk pencitraan saja. Dulu, waktu sibuk kampanye, banyak kebutuhan rakyat yang diberikan, sekarang rakyat benar-benar sangat membutuhkan bantuan, seperti bantuan sembako, tapi tidak segera direalisasikan. Malah disampaikan yang dapat bantuan kalau terkena Covid. Padahal hampir semua warga terdampak Covid ini,” ujar Sihat.

“Ayo, hentikan pencitraan, bikin tempat Karantina Khusus, dan berikan bantuan kepada warga yang sangat membutuhkan. Kalau imbauan tak diiringi bantuan, sama saja angin kosong, imbauan itu seakan terbang diterpa oleh angin,” kata Sihat mengumpamakan.

Kan sudah ada tempat Karantina Khusus milik Pemprov Sumsel di Jakabaring? “Pemerintah Kota Palembang juga harus ada tempat Karantina Khusus, dong. Sebab, pasien dan ODP dari Palembang saat ini terbanyak di Sumatera Selatan. Di Jakabaring itu dibuat Pemprov Sumsel untuk menampung semua pasien atau karantina ODP dari seluruh Kabupaten/Kota. Tempat Karantina Khusus itu tentu membutuhkan pembiayaan. Kecuali bila dilakukan sharing dengan Pemprov, misal tenaga dan pembiayaan ada kontribusi. Kalau tidak ada, harus cepat dibuatkan tempat Karantina Khusus oleh Pemerintah Kota Palembang, dimana pun tempatnya,” beber Sihat.

Terkait hal itu, Pengurus DPW Partai Nasdem Sumsel, Eddy Rianto mengatakan, pengalihan proyek-proyek infrastruktur untuk penanganan Covid merupakan suatu yang sangat baik dan penting. “Penanganan serius wabah Covid ini benar-benar dibutuhkan rakyat.

Kenapa Pemerintah Kota terkesan keberatan untuk mengalihkan proyek-proyek infrastruktur, ada apa? Jangan sampai korban berjatuhan. Timbul pertanyaan? Proyek fisik dan infrastruktur untuk masyarakat. Ini memang bukan proyek, tapi benar-benar dibutuhkan langsung untuk rakyat, untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Tidak perlu lagi show-show, sebaiknya urus dulu rakyat,” kata Eddy.

“Saya meyakini akan lebih banyak yang terpapar kalau semua masyarakat dilakukan tes. Saya kira, tidak perlu dululah Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda sering-sering turun ke masyarakat bila hanya seremoni, yang diperlukan ialah keseriusan bukan sekadar seremoni. Masyarakat harus keluar mencari makan. Jangan diukur dari PKH, sebab yang tadinya bekerja, sekarang sudah kehilangan pekerjaan. Yang awalnya ada penghasilan sekarang tidak ada penghasilan,” kata pria yang juga Direktur Berita Rakyat Sumatera itu.

Kenapa seakan sulit mengalihkan dana proyek infrastruktur untuk penanganan Covid?  “Contoh keseriusan penanganan Covid ialah membuat tempat Karantina Khusus, libatkan semua Lurah dan RT yang ada di Kota Palemebang. Ini sudah beberapa bulan tersebar Covid di Palembang, masak tidak ada tempat khusus untuk Karantina. Kita contohkan, bila dalam satu keluarga ada yang terinfeksi, satu keluarga besar itu akan terkena tertular bila tidak diisolasi dan dikarantina khusus. Untuk Kota Palembang kami imbau segera berbenah, bentuk manajemen konkret untuk mengatasi Covid dan dampak Covid. Petakan dengan benar. Jika perlu diambil sampling per kelurahan untuk mengetahui seberapa besar orang yang terkena atau terdampak Covid,” kata Eddy memberi saran.

Menurut Eddy Rianto, sebenarnya Walikota, Wawako, Sekda, dan pejabat Pemkot Palembang merupakan orang-orang pintar dan orang orang pilihan . “Mereka semua orang hebat dan pintar, tapi tanya nurani mereka? Kenapa proyek-proyek infrastruktur belum  dialihkan untuk penanganan dampak Covid -19.  Kapan lagi kembalikan uang rakyat kepada rakyat secara langsung. Setelah dibuka pintu oleh pemerintah pusat, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan akan bersama-sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengawasi daerah mana saja yang belum merubah struktur APBD (Anggaran Daerah) untuk mengalihkan anggaran  percepatan penanganan Coronavirus Covid-19, dan dampak Covid-19. Inilah saat yang benar benar tepat untuk menunjukan kepada masyarakat, bahwa pemimpin peduli terhadap keselamatan Rakyat yang di pimpinnya,” kata Eddy Rianto memberi solusi.

Bila standar penanganan Covid-19 tidak dilakukan sesuai ketentuan, lanjut Eddy, menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak benar-benar patuh terhadap instruksi Presiden dan Kapolri. “Terlihat masih banyak orang berkumpul walau sudah Zona Merah, tanpa ada imbauan secara rutin dari Pemerintah Kota. Kalau bagi sembako tak perlu lah Walikota dan Wakil Walikota turun ke lapangan. Yang perlu mereka lakukan, adalah memposisikan sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Bukan pemimpin yang langsung memberikan Sembako, itu cukup Lurah dan RT. Kalau Walikota dan Wawako yang turun membagikan Sembako itu dinilai hanya sekadar seremoni. Kecuali kalau Walikota dan Wawako memegang toa (pengeras suara) mengimbau warga mengikuti prosedur antisipasi Covid-19,” kata Eddy menegaskan.

Tokoh pers Sumatera Selatan lainnya, yang juga Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Ocktaf Riadi, mengatakan Kota Palembang terkesan belum melakukan apa-apa dalam mempercepat mengantisipasi penghentian Covid-19. “Pembagian sembako dilakukan secara sporadis. Penanganan Covid-19 di Kota Palembang tidak ada langkah terstruktur, sistematis, dan massif. Saya menilai hanya mengandalkan yang dilakukan Provinsi. Coba lakukan serius penanganan Covid ini seperti yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota lain yang serius,” kata Ocktaf.

Menurut Ketua Advokasi/Pembelaan Wartawan PWI Pusat itu, persoalan lain karena belum adanya Rapid Test yang dilakukan di pintu-pintu masuk Kota Palembang. “Mestinya tegas dan dilakukan sosialisasi secara massif di seluruh pintu masuk Kota Palembang. Mana ada Rapid Test masuk Palembang,” kata Ocktaf.

Sosialisasi harus dilakukan secara rutin, sebab warga pun sudah khawatir keluar rumah atau berobat ke dokter. “Berobat ke dokter saja sudah ngeri, karena banyak juga dokter yang terindikasi Covid. Harapan kita wabah ini segera berlalu. Tapi perlu dilakukan sosialisasi secara massif, supaya kita semua mengetahui cara penanganan Covid dan mengantisipasi dampak Covid dengan benar. Sebab, bila penanganan Covid tidak serius dan terstruktur, maka setiap hari ada rasa kecemasan dan seakan menunggu kematian menjemput. Agar hal itu tidak terjadi, seharusnya lebih gencar lagi sosialisasi,” pinta Ocktaf dengan suara menggelegar.

Terkait sosialisasi yang kurang massif, lanjut Ocktaf, seharusnya Walikota, Wawako, Sekda, dan pejabat di Kota Palembang melakukan pencegahan dengan cepat dan merata di Kota Palembang. “Saat ini, kami hanya melihat polisi yang bergerak mengingatkan warga untuk tidak berkumpul. Tetapi, belum melihat Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat lain di Kota Palembang yang secara rutin melakukan imbauan langsung kepada masyarakat. Kita lihat di pasar-pasar masih ramai, tempat-tempat nongkrong masih ramai, seakan tidak ada wabah Covid. Sudahlah, jangan banyak pencitraan bagi-bagi Sembako, tapi serius dan rutin melakukan imbauan langsung kepada masyarakat,” kata Ocktaf.

Protes yang sama disampaikan Jeki Firli, Ketua Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia (Permusi) Sumsel. “Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan di Kota Palembang, hingga sekarang belum ada tempat Karantina Khusus, kalau bukan ada instruksi bapak Presiden dan Gubernur Sumsel agar dilakukan Physical Distanding, maka akan saya  geruduk bersama dengan massa saya, memprotes Pemerintah Kota Palembang agar segera menyediakan tempat Karantina Khusus. Kami minta Pemkot Palembang serius dan segera membuat tempat Karantina Khusus di Kota Palembang, agar penyakit ini segera diatasi dan tidak makin tersebar luas,” ujar Jeki dengan suara lantang.

Dikonfirmasi kepada Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, terkait Kota Palembang belum memiliki tempat Karantina Khusus untuk penanangan pasien Covid-19, padahal Kota Palembang merupakan daerah di Sumsel terbanyak pasien PDP, ODP, dan OTG. Termasuk adanya desakan sejumlah elemen masyakarat agar Kota Palembang membuat Karantina Khusus, hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapan.

Sebelumnya, Walikota Palembang Harnojoyo melakukan pengecekan ke Check Point ke sejumlah titik di Kota Palembang menyampaikan ke sejumlah warga dan pengendara tentang kesiapan peningkatan status Palembang menjadi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Sementara, sebelumnya beredar video Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan 38.000 Sembako untuk 38.000 KK di Kota Palembang. “Sembako itu untuk masyarakat Kota Palembang yang terpapar Covid-19, terutama yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan Non Tunai (Sembako),” kata Fitri. (asm/ray/bbs)