oleh

Warga OKI dan Muara Enim Juga Pertanyakan PKH dan Sembako

///Generasi Muda Permusi: Pihak Bank Harus Dimintai Keterangan  

PALEMBANG, Berita Rakyat Sumatera – Berita investigasi yang diturunkan oleh Berita Rakyat Sumatera berjudul “Bantuan PKH dan Sembako Dipersoalkan Warga”, penerima bantuan di Kabupaten Lahat ternyata terjadi juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Muara Enim.

Informasi yang masuk ke Redaksi Berita Rakyat Sumatera, bahwa kasus yang sama diduga juga terjadi di Kabupaten OKI, bahwa penerima hanya mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp500 ribu selama tiga bulan.

“Ada warga di OKI, yaitu ibu-ibu 50 tahunan (Nw) sebagai penerima PKH mengaku hanya mendapatkan uang bantiuan PKH senilai Rp500 ribu, dalam tiga bulan. Kejadian itu diterima oleh KPM di Kecamatan SP Padang, Kabupaten OKI. Kami mempertanyakan sebenarnya berapa besar bantuan PKH per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program ini. Harus ada transparansi dan keterbukaan,” kata Jeki Firli, Ketua Generasi Muda Persaudaraan Muslim Indonesia (Permusi) Sumatera Selatan.

Jeki juga menyarankan agar pihak berwenang untuk mengusut kasus ini. “Kita desak pihak Bank BRI juga dimintai keterangan. Kita tidak mengatakan pihak bank BRI terlibat, tapi alangkah baiknya pihak bank juga diperiksa, dimintai keterangan. Sebab, proses keuangan terkait dengan pembukuan di perbankan yang mencatat uang keluar dan masuk tentang PKH, juga di tingkat lapangan melalui BRI Link,” desak Jeki.

Untuk itu, lanjut Jeki, perlu adanya pengusutan kasus ini hingga tuntas terhadap siapa saja dan pihak mana saja yang diduga terlibat. “Kami minta pihak terkait untuk mengusut tuntas. Bila ini terungkap, saya yakin kasus ini banyak melibatkan pihak lain. Ayo, usut tuntas apalagi ini adalah bantuan untuk rakyat miskin,” paparnya.

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Warga Muara Enim. Sumber Berita Rakyat Sumatera, juga mempertanyakan program PKH di Muara Enim. “Kami juga bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya program PKH di Muara Enim. Berapa sebenarnya bantuan per bulan per KK atau KPM. Kami mempertanyakan kejelasan ini, harus ada keterbukaan informasi dan transparansi, apalagi ini menyangkut bantuan untuk warga miskin,” kata sumber tadi.

Diberitakan sebelumnya, dua program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sekarang berubah nama menjadi Bantuan Sembako untuk masyarakat miskin, di Kabupaten Lahat dipersoalkan oleh sejumlah penerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan ini diduga bermasalah di lapangan ketika pencairan pemberian bantuan, baik berupa bantuan uang tunai maupun sembako.

Berdasarkan Investigasi Berita Rakyat Sumatera, terungkap bahwa program PKH dan BPNT (Bantuan Sembako) diduga tidak sesuai dengan angka yang digelontorkan. Uang bantuan PKH diduga dipotong karena tidak sama jumlahnya antara yang diterima oleh KPM dengan angka yang tertera pada buku tabungan atau rekening tabungan atas nama KPM.

Begitu pula, Sembako jumlahnya berbeda-beda antara beras (karbohidrat) dan telur yang dapat KPM. Jumlah beragam, ada yang 10 kg ada juga yang hanya 5 kg, begitu pula telur ada yang 1 Kg ada pula yang hanya 1/2 Kg. Begitu juga PKH angka di rekening tidak sama dengan yang diterima oleh penerima PKH. Di rekening jumlahnya, 850.000 namun hanya diterima 800.000, bahkan sebelumnya hanya diterima Rp350.000.   (asm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *