Banda Aceh, Berita Rakyat Sumatera — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Prosesi pengukuhan berlangsung secara sederhana di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025).

“Selamat dan sukses kepada Pak Nanang. Mudah-mudahan betah di Aceh dan semakin memperkuat pengawasan keuangan daerah,” ujar Mualem dalam sambutannya.

Di luar agenda seremoni, Gubernur turut menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden yang berlangsung malam sebelumnya. Ia menuturkan bahwa persoalan utama yang diadukan kepada Presiden adalah pendangkalan parah di hampir seluruh muara pelabuhan di Aceh.

“Ada sedimen atau pasir menumpuk di semua kuala. Akibatnya nelayan harus menunggu air pasang setiap kali hendak pergi atau pulang melaut,” ujarnya.

Menurut Mualem, sekitar 95 persen kuala di Aceh berada dalam kondisi dangkal dan membutuhkan pengerukan total. Ia menekankan pentingnya pengerukan permanen serta memastikan sedimen dibuang ke luar kawasan muara agar tidak kembali menumpuk.

Di hadapan jajaran BPKP, Mualem mengungkapkan bahwa Presiden memberikan respons positif terkait usulan tersebut.

“Alhamdulillah Pak Presiden menyetujui. Tahun depan ditambah dana untuk pengerukan kuala dan dana abadi bagi mantan kombatan,” katanya.

Ia berharap BPKP Aceh mampu mengawal program strategis itu sehingga pencairan anggaran dapat dipercepat dan penggunaannya tepat sasaran.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara BPKP RI, Setya Nugraha, yang turut hadir, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung Pemerintah Aceh.

“BPKP hadir untuk mengawal akuntabilitas keuangan di Aceh. Kami sadar dinamika pemerintahan sangat turbulen. Karena itu, Bapak punya BPKP untuk diminta bantuan dan dukungan dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Setya.

Ia menambahkan bahwa BPKP siap mendampingi Pemerintah Aceh dalam berbagai agenda penting.
“Ada BPKP sahabat gubernur yang siap membantu kapan saja—mulai dari menghitung potensi kerugian negara, memetakan titik rawan, memastikan efektivitas pembangunan daerah, hingga pencegahan kecurangan,” jelasnya.

Setya berharap kehadiran BPKP di Aceh semakin memberikan nilai tambah.
“Kami ingin hadir memberi manfaat, terutama di Bumi Serambi Mekkah,” tutupnya. (mhn/bbs)