Banda Aceh, Berita Rakyat Sumatera – Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi membentuk sekaligus melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian daerah. Lembaga ini diisi oleh sejumlah guru besar ekonomi, akademisi, serta pengusaha terkemuka.

Pelantikan digelar di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (10/10/2025). Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pembentukan DEA menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi Aceh yang berbasis data, kolaborasi, dan inovasi lintas sektor.

“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Mualem.

DEA diketuai oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Raja Masbar, sementara posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Ismail Rasyid, seorang pengusaha internasional asal Aceh. Struktur kepengurusan juga melibatkan para rektor dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.

Menurut Mualem, kehadiran DEA mencerminkan semangat baru dalam membangun perekonomian Aceh yang lebih terarah dan berdaya saing tinggi.

“Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” tuturnya.

Ia menilai, Aceh memiliki potensi ekonomi besar di berbagai sektor seperti perkebunan dan pertanian yang perlu dikelola secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Mualem.

Gubernur berharap, DEA dapat berperan aktif dalam berbagai bidang strategis, termasuk penyusunan analisis ekonomi berbasis data, rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, serta penentuan arah sektor unggulan daerah.

“Dewan ini harus menjadi penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menjadi mitra pengendali kebijakan agar tetap efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(mhn/bbs)