Medan, Berita Rakyat Sumatera — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.

Hal itu disampaikan Gubernur Bobby saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/11/2025).

“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Di (Kepulauan) Nias sangat berharap agar tidak ada penyesuaian dalam skema TKD,” ujar Bobby.

Selain itu, Bobby menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran TKD ke daerah disampaikan lebih awal, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan program sejak awal tahun anggaran.

“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang waktu dan besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Kami berharap timing transfernya tidak terlalu mepet, agar program bisa segera dijalankan dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Bobby.

Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji pemerataan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah.

Bobby menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk bekerja sama dengan DPR RI.
“Kami sangat mendukung pembentukan Satgas ini dan siap berkolaborasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumut,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.

“Daerah 3T memang menjadi perhatian kami. Masukan dari Pak Gubernur akan kami bawa dalam pembahasan anggaran dengan Kemenkeu agar wilayah 3T mendapat perhatian khusus, termasuk dari sisi pembangunan,” ungkap Wihadi.

Diketahui, kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut bertujuan untuk menggali masukan terkait TKD, potensi, serta realisasi penerimaan negara di daerah tersebut.

Turut hadir sejumlah anggota Banggar DPR RI, bupati, dan wali kota se-Sumut. (mhn/bbs)