oleh

ASN Jangan Coba-Coba Mudik dan Mengakali Cuti, Sanksinya Bisa Diberhentikan

JAKARTA, Berita Rakyat Sumatera – Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mudik pada musim libur lebaran Idulfitri 1441 Hijriyah ini. Namun bukan soal mudik saja, hak cuti pun dibatasi. Jangan coba-coba melanggar ketentuan, sanksi terberat mulai dari penurunan pangkat hingga berujung pada pemberhentian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“ASN dilarang mengajukan cuti dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak boleh memberikan cuti bagi ASN,” kata Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit Kementerian PANRB Bambang Dayanto Sumarsono, sebagaimana dilansir tim Kemen PAN-RB.

Hanya demikian, lanjut Bambang, tetap ada sedikit pengecualian untuk cuti. “Ada pengecualian dapat cuti, yaitu PNS yang berada pada situasi tertentu, seperti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting,” ujarnya menegaskan.

Untuk kategori alasan penting, diperjelas lagi oleh Bambang, yaitu bila ada anggota keluarga inti atau bahkan PNS yang bersangkutan sakit keras, atau keluarga inti ada yang meninggal dunia. Khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat diberikan cuti melahirkan dan cuti sakit.

Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu menerbitkan aturan khusus tentang aturan main cuti, yaitu diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020. PP itu merupakan hasil revisi dari PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ketentuannya, PPK instansi harus mengawasi ASN dalam pemberian cuti sekaligus memastikan ASN tidak melakukan pergerakan ke luar daerah dan/atau mudik. Bila ada yang melanggar ketentuan ini, maka yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin, seperti menentukan kategori, penyebab, tata cara, maupun mekanisme hukuman diatur sesuai masing-masing instansi. Penjatuhan hukuman juga mempertimbangkan dampak bagi instansi, pemerintah, dan masyarakat. “Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang bepergian keluar daerah tanpa izin maka dilihat dampaknya. Apakah untuk unit kerja apakah untuk instansi, pemerintah, ataupun masyarakat,” ujar Bambang.

Dijelaskan, pedoman penjatuhan hukum disiplin telah diatur dalam SE Kepala BKN No. 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan PP Disiplin PNS, ASN yang melanggar dapat memperoleh hukuman ringan hingga berat. Pengelola kepegawaian diwajibkan melakukan entry data hukuman disiplin ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.(asm/rama/hms)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *