PRABUMULIH, BeritaRakyatSumatera – Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih, Jumat (10/4/2020), mulai membagikan sembako kepada warga kurang mampu yang tidak dapat beraktivitas lantaran menjalankan imbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah.

Namun sayangnya, proses pembagian sembako menimbulkan konflik di masyarakat. Pasalnya, pembagian yang dilakukan kurang merata. Sebagian masyarakat ada yang protes. Karena merasa dirinya juga ikut terdampak Pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari video yang dibagikan oleh akun Facebook Juniper Manurung. Dalam video berdurasi 19 detik tersebut, salah seorang warga mengajukan protes kepada seseorang yang diduga Ketua RT setempat karena tidak mendapatkan jatah sembako. Padahal, wanita tersebut sudah sebulan terakhir ini harus kehilangan pendapatan karena terdampak oleh kebijakan penanganan virus Korona.

“Bu RT kan tahu. Aku nih tinggal di depan rumah Bu RT tulah. Aku nih keno jugo dampak Korona nih. Aku lah dak berjualan. Susah nak nyari makan. Harusnya aku nih dapat jugo,” ungkap warga tersebut dalam video tersebut.

Bahkan, wanita yang mengenakan pakaian merah tersebut mengancam akan mengadukan kondisi pembagian sembako yang kurang merata itu. “Mano pak Ridho (Walikota Prabumulih,red). Aku nak ngomong langsung bae dengan Pak Ridho,” tuturnya.

Kekisruhan pembagian sembako tersebut mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kota Prabumulih, Hasbi. Menurutnya, kisruh tersebut sudah diprediksinya sejak awal. Pasalnya, proses pembagian sembako berbasiskan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos. Bukan berdasarkan kondisi terkini. Sehingga, timbul kecemburuan di tengah masyarakat.

“Saya lihat, basis data yang digunakan lemah. Karena tidak menggunakan pendataan terbaru,” ujarnya.

Ia menjelaskan harusnya pemerintah mendata ulang warga miskin yang disebabkan Pandemi Covid-19. Sebab, banyak warga yang tadinya mampu dan tidak termasuk ke dalam data BPS serta PKH Kemensos, tiba-tiba jatuh miskin karena tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Ia mencontohkan pegawai swasta yang dipecat, pedagang kalangan atau pasar tradisional yang tidak bisa berdagang, sopir angkot atau ojek yang kehilangan pelanggan serta banyak jenis profesi lainnya.

“Terutama UKM. Seharusnya berbagai profesi ini juga diberi bantuan serupa. Karena tidak bisa memperoleh pendapatan yang layak,” ungkapnya.

Video yang beredar itu, lanjut Hasbi, hanyalah sebuah letupan kecil di masyarakat. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang terburuk, masyarakat bisa saja sampai anarkis. “Kalau virus tidak terkendali dan masyarakat harus berdiam dalam waktu yang lama. Saya kira bisa saja sampai anarkis nantinya,” terangnya.

Ia juga meminta Pemkot dapat mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan Covid-19 serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Apalagi, rambu-rambu atau peraturannya sudah dibuat dari pusat. Sudah ada Perpu ataupun instruksi presiden yang dikeluarkan. Lebih baik, anggaran untuk infrastruktur bisa dialihkan ke penanganan Covid-19 ini.

“Pending dulu proyek-proyek yang dirasa kurang bermanfaat. Alihkan ke penanganan Covid-19 ini. Sebab, nyawa warga Prabumulih yang menjadi taruhannya,” ucapnya.

Menurut Hasbi, hingga saat ini Pemkot juga belum memiliki transparansi mengenai skenario penanganan Covid-19 di Prabumulih. Mulai dari yang skenario baik hingga yang paling buruk sekalipun. Seharusnya, rencana atau kebijakannya bisa disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mematuhi serta menjalankan berbagai rencana yang telah dirancang pemerintah.

“Untuk skenario paling buruk itu seperti apa. Patokannya apa. Itu tidak pernah diberi tahu. Jangan-jangan memang tidak pernah ada dari awal dan hanya menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat saja. Sosialisasikan skenario-skenario ini kepada masyarakat. Jadi warga mengerti kondisi Covid-19 di Prabumulih sudah sampai mana,” bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya mengatakan pembagian sembako merupakan salah satu cara Pemkot Prabumulih untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa dua dus mie instan, 20 kilogram beras dan satu botol kecap. “Mudah-mudahan dengan dibagikannya sembako ini sedikit mengurangi rasa kesedihan kita di tengah wabah virus ini,” kata Ridho.

Penerima bantuan dari Pemkot Prabumulih bukan hanya yang sudah menjadi keluarga penerima PKH (program keluarga harapan) saja, namun juga hampir semua yang tidak mampu mendapatkan bantuan. “Kalau ada keluarga yang tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan, silahkan daftarkan diri ke pihak kelurahan, saya jamin dipastikan dapat,” janjinya.  (tiwi).