Medan, Berita Rakyat Sumatera — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

“Seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” ujar Tito saat mendukung Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jumat (10/10/2025).

Tito menjelaskan, selain pembebasan PPN, pemerintah juga memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang membeli rumah pertama, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pemerintah juga mempercepat proses perizinan maksimal 10 hari kerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menyiapkan fasilitator lapangan untuk mendampingi renovasi rumah agar sesuai standar rumah sehat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kategori MBR ditetapkan bagi masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi yang belum menikah, dan Rp10 juta bagi yang sudah berkeluarga.

Selain untuk masyarakat, insentif juga diberikan kepada para pengembang perumahan yang membangun rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Otomatis harga rumah jadi lebih terjangkau. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini,” ujar Tito.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan ekosistem perumahan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sumut.

Salah satunya, kata Bobby, adalah rencana pembangunan kompleks perumahan bagi karyawan perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

“Peninjauan ini untuk memastikan MBR mendapat kemudahan dalam membangun atau merenovasi rumah. Negara memberikan perhatian luar biasa bagi rakyat kecil yang ingin memiliki rumah,” ujarnya.

Bobby juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi pekerja, termasuk pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.

“Pemprov Sumut akan terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto agar berjalan sukses di seluruh daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa kehadirannya bersama Mendagri merupakan bagian dari upaya mengawal langsung program Presiden RI Prabowo Subianto di lapangan.

“Salah satunya melalui sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan, yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Ini sangat bermanfaat bagi kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan pelaku UMKM,” jelas Maruarar.

Ia juga mengingatkan agar pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. “Subsidi bunganya lima persen, jadi jangan lagi pinjam ke rentenir. Gunakan program ini agar dana terserap maksimal,” tandasnya.

(mhn/bbs)